MEMBENTUK BUMN PERKEBUNAN BARU, LANGKAH TEPAT MEMPERKUAT APBN & KETAHANAN ENERGI.

Berbeda dengan kebijakan lainnya yang sering menjadi kontroversi, baru-baru ini kita menyaksikan ada 221.868 ha kebun sawit bermasalah di kawasan hutan dan masalah lainnya, diberikan kepada BUMN Perkebunan baru yang dibentuk yakni PT AGRINAS PALMA NUSANTARA. Sebagai informasi total kebun yang bermasalah pada tahun 2023 seluruhnya tercatat ada 1,530,517 juta ha dari sebelumnya 2,2 juta ha. Langkah memperkuat Perkebunan BUMN ini dinilai sangat tepat, sesuai dengan pasal 33 UUD 45, asalkan Perusahaan ini tidak dijadikan sapi perah pejabat pemerintah dan tempat korupsi baru. Semakin banyak Tanah, Bumi dan Air dikuasai dan diusahakan pemerintah, akan semakin baik bagi rakyat dan memperkuat postur APBN serta membuka kesempatan kerja & menghapus kemiskinan.

Berita selanjutnya dari 221 868 ha itu akan ditambah lagi menjadi 1 juta ha, jadi masih ada sekitar 500.000 ha lagi kemungkinan ditarik menjadi Perkebunan BUMN. Luas Perkebunan kelapa sawit BUMN sebelumnya (tahun 2023) tercatat hanya 562,139 ha (PTPN & RNI). jadi jika tersisa 500.000 ha, dapat dikelola oleh PTPN, sehingga PTPN dan APN luasnya sekitar 1 juta ha. PT Sinergi gula Nusantara misalnya dapat diberikan tanggung jawab untuk “mengembangkan” dan mengelola seluruh Pabrik Gula, dengan tujuan menyetop impor gula jenis apapun.

Luas total Perkebunan sawit tahun 2025 sekitar 17.3 juta ha, tetapi ijin telah mencapai 20.5 juta ha, sehingga ada land bank seluas 3,5 juta ha belum ditanami, lokasinya tersebar diberbagai daerah. Jadi masih ada sekitar 3 juta ha lagi yang belum ditanami. Komposisi Perkebunan tahun 2024 adalah Perkebunan Rakyat 6.7 juta ha, Perkebunan Swasta 10 juta ha, sedang Perkebunan milik Negara hanya 0.6 juta ha. Untuk mempercepat perluasan sawit BUMN, dapat ditugaskan untuk memperlua kebun sawit dengan survey yang mendalam dan akurat.

Dengan adanya tambahan 1 juta ha, maka kekuatan BUMN memasok Bio Diesel akan bertambah kuat, jika seluruh produksi CPO BUMN dibuat bio diesel, maka jumlahnya baru sekitar 8 juta ton, sedang kebutuhan CPO buat bio diesel untuk B50 misalnya sekitar 16 juta KL, jadi masih kurang banyak. Program B100 memerlukan 32 juta KL, belum termasuk untuk bio fuel, mungkin jika stop impor minyak fosil akan mencapai 80-85 juta KL Artinya luas Perkebunan kelapa sawit BUMN semuanya dibutuhkan sekitar 8 juta ha lagi. Akan tetapi jika pemerintah ingin menjadi eksportir utama bio diesel, avtur atau ron 92-98, maka diperlukan lebih dari 8 juta ha lagi dan lahan masih tersedia.

Peninjauan kembali model investasi yang membebaskan royalty bagi perusahaan asing, sangat diperlukan, itulah sebabnya UU Minerba, Kesehatan dan Cipta kerja terkait Omnibus law, harus segera dicabut, supaya pemerintah tidak mengandalkan pajak saja. Memperkuat BUMN dan mewajibkan pembayaran royalty bagi swasta asing berarti memperkuat APBN.

Kebutuhan lahan TBM sebanyal 16 % 4 juta ha, jika perluasan Perkebunan BUMN sebanyak 8 juta ha saja, maka kebutuhan untuk Replanting dan TBM sebanyak 1.6 juta ha. Lahan tersedia dalam bentuk hutan sekunder dan lahan tidur/terlantar masing2 sekitar 20 juta ha. Komoditi sawit, gula dan karet adalah komoditi strategis yang dapat dijadikan senjata politik oleh pemerintah.

Agar hutan sekunder dan lahan tidur itu bermanfaat, maka sebaiknya lahan yang berbukit dijadikan kebun karet, dan yang datar serta beriklim ekuatorial dijadikan kebun kelapa sawit, sehingga Indonesia memiliki 2 komoditi andalan strategis yakni sawit dan karet. Jika ada lahan yang datar non gambut mungkin dapat menambah tanaman tebu sehingga Indonesia tidak perlu impor lagi.

Perkebunan karet saat ini dapat mencapai 2 ton KK/Ha, jika rerata harganya 2 usd saja, maka sudah dapat membantu petani di daerah. Jika saja ketiga tanaman ini digarap dengan serius maka semua lahan tidur dan separo dari hutan sekunder 20 juta itu diusahakan, maka akan ada penambahan pendapatan di daerah sebanyak 40 juta ha x 50 juta/ha/tahun sama dengan 2.000 trilyun/tahun. Perluasan kebun karet juga dapat menyerap tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja non skill.

Jika dilanjutkan ke lautan, maka luas laut Indonesia ada 580 juta ha, jika ditekuni maka Indonesia dapat menjadi negara penghasil ikan terbesar di dunia. Sementara saat ini kita harus puas dengan mendengar banyak kejadian ikan kita dicuri nelayan asing. Seandainya Menteri Kelautan berasal dari TNI, mungkin pengembangan perikanan laut akan lebih cepat, sekaligus menjaga perbatasan negeri.

Bandung 28 Maret 2025