Naikkan BBM – Eksekutif Direktur BUMN Care: Erick Sitompul: Pemerintah lakukan langkah keliru dan mesti ada terobosan pajak

Jakarta, bumncare.com ( 20/09/2022) – Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menilai tepat kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini, karena selama ini subsidi BBM dimanfaatkan oleh mereka yang tidak berhak.

Berdasarkan data 80% konsumsi BBM subsidi jenis pertalite digunakan masyarakat menengah ke atas. Dan, 20% sisanya digunakan oleh masyarakat kurang mampu. Adapun untuk solar, 95% dinikmati kelompok mampu dan sisanya 5% untuk kelompok tidak mampu.

Pernyataan itu disampaikan dalam sesi diskusi Jakarta Journalist Center berjudul “Subsidi Tepat Sasaran: Rakyat Senang, APBN Aman Urgensi Pengalihan Subsidi BBM, Senin 19 September 2022.

Yustinus mengungkapkan subsidi BBM dan energi naik tiga kali lipat dari Rp 152 Triliun menjadi Rp 502,4 Triliun. Kondisi ini disebabkan kenaikan harga minyak dan gas dikarenakan kondisi geo politik dunia akibat dampak perang Rusia dan Ukraina.

Pemerintah memberi bantuan sosial Rp 24,17 T. Diharapkan mampu menjaga daya beli. Untuk pekerja gaji maksimal Rp 3,5 Juta per bulan atau UMP ikut batas UMP. Dapat Rp 600 ribu dibayar satu kali,” kata dia.

Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Eksekutif BUMN Care Erick Sitompul menyatakan bahwa Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM itu langkah keliru dan tidak tepat. Keliru menghitung dampak psikologi sosial masyarakat dan keliru menaikkan besaran jenis harga BBM nya.

Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM keliru menghitung dampak psikologi masyarakat karena saat ini masyarakat belom pulih dari keterpurukan ekonomi akibat pendemi covid 19 selama 2 tahun terakhir.

Hal ini sangat melukai hati masyarakat kategori miskin. Jumlah masyarakat miskin kita saat ini kan sudah bertambah hingga mencapai 20 juta orang lebih. Kalangan buruh kecil dan mahasiswa dari kalangan anak anak warga miskin merasakan hal pahit ini dan sekarang tidak ber henti berdemo di seluruh kota di Indonesia.

Pemerintah keliru menghitung dampak ekonomi terhadap kenaikan harga barang bahan pokok sembako dan sayur mayur dan ikan serta kenaikan angkutan kota dan ojol. Ini semua sangat ber pengaruh besar di kalangan rakyat miskin yang tidak punya penghasilan memadai dan tetap.

Pemberian BLT BBM hanya Rp. 300 ribu per kk hingga bulan desember 2022 itu sangat minim dan kurang membantu menutupi dampak kenaikan BBM. Bisa apa dengan rp. 10 ribu per hari. Beli beras se kilo aja kurang kok. Belom kebutuhan pokok lain nya setiap hari.

Tentang klaim Kementerian Keuangan bahwa subsidi yang membesar mencapai 502 Trilyun setahun itu juga di sanggah oleh banyak pengamat ekonomi. 502 Trilyun itu adalah total subsidi energi keseluruhan. Termasuk subsidi BBM, Gas dan listrik. Jadi bukan cuma subsidi BBM. Apalagi di saat kenaikan BBM , harga minyak dunia saat ini menurun terus dari $ 120 AS menjadi $ 80 AS per liter.

Apalagi Menteri Keuangan sudah mengakui bila BBM tidak di naikkan maka pemerintah tidak bisa bayar hutang luar negeri. Menjadi membingungkan rakyat karena Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan 18 Agustus 2022 mengatakan bahwa APBN kita hingga tengah tahun 2022 masih surplus 106 Trilyun.

Berdasar informasi para pengamat ekonomi, bahwa kewajiban jatuh tempo hutang luar negeri Indonesia untuk tahun 2022 saja telah mencapai sekitar 500 Trilyun terdiri dari hutang pokok 300 an Trilyun dan bunga hutang 200 Trilyun.

Namun sangat tidak bijak pemerintah menaikkan BBM hingga ikut menekan rakyat miskin untuk terbebani membayar hutang tersebut. Harusnya rakyat miskin dilindungi kalau tidak bisa di subsidi, kata Erick.

Lagipula cukup banyak cara lain yang bisa diambil pemerintah untuk mendulang pemasukan APBN. Seperti dari pajak eksport komoditi Batubara dan Nikel yang saat ini harga ekspor batubara masih $ 108 AS / ton. Belom.lagi harga nikel dunia yang sangat tinggi. Total eksport ke dua komoditi tambang primadona itu kan mencapai ratusan juta ton per tahun. Masa lebih besar keuntungan konglomerat tambang batubara dan Investor tambang Nikel asing dari negara, aneh itu kebijakan pemerintah.

Demikian juga Pajak Eksport ( PE ) CPO masih bisa di naikkan beberapa puluh persen lagi karena harga dunia CPO $ 825 US per ton masih sangat tinggi sekali. Terlalu besar juga profit para pengusaha raksasa Perkebunan Sawit dan CPO. Berapa sih cost price CPO per ton. Kan paling cuma $ 400 US per ton.

Mereka sudah menggurita bisnisnya ke hampir semua sektor bisnis yang ekspansinya berasal dari keuntungan pabrik CPO selama puluhan tahun.
Semestinya areal Sawit para konglomerat CPO apalagi yang tidak memiliki HGU nya seperti PT. Duta Palma milik Apeng mesti di cabut dan dapat di alihkan ke perusahaan PTPN, Perkebunan milik BUMN. Ungkap Erick yg lebih 25 tahun berkecimpung sebagai Eksekutif di 3 group Agro Industri Nasional.

Sebagai negara pengekspor CPO terbesar nomer 1 dunia. Pemerintah Indonesia harus berusaha juga menjadi pengendali harga CPO dunia juga, jangan tergantung terus dari harga CPO yang ditentukan Bursa Malaysia Derivatiev Exchange.

Sumber pajak lain juga Pajak PBB rumah mewah, apartemen mewah, super blok mewah dan mobil mewah milik para kelompok sultan kaya raya di tiap kota juga bisa dinaikkan. Termasuk juga pajak progresif pembelian mobil dan motor masyarakat kelas menengah masih bisa jadi ceruk kenaikan sumber pajak.

Itu juga harga solar mesti di pisah. Untuk pemakaian mobil mewah di atas 2400 cc seperti Land Cruiser, Fortuner, Fajero dan lainnya tidak masalah lah kalau dinaikkan saja diatad rp. 10 ribu an / liter, mereka kan kelompok kaya yang punya penghasilan besar. Sama seperti harga Pertamax masih mungkin harga itu untuk warga kaya.

Tapi kenaikan harga pertalite terlalu tinggi. Naik lebih 30 % itu ber masalah bagi masyarakat terutama pekerja atau buruh lapis bawah yang tiap hari bekerja naik motor dan angkot. Ada belasan juta motor kan di indonesia. Atau khusus untuk motor diturunkan harga nya. Jalur motor di SPBU kan terpisah. Jadi bisa di kontrol Pertamina juga.

Tapi untuk pemakai mobil solar kelas dibawah 1500 cc dan untuk bus kota antar kota dan propinsi apalagi truk angkutan hasil bumi dan makanan – minuman terutama untuk sampan / boat nelayan dengan harga rp. 6.000 an masih memadai, tapi stok harus selalu tersedia setiap hari karena itu kebutuhan angkutan usaha kalangan rakyat kecil, tegas Erick yang juga Ketua Aliansi Profesional ( APIB ) Jakarta.

(Agus Irawan)